Banyak Kepsek SD yang Pensiun, Disdik Palembang Kesulitan Cari Pengganti

Smart Palembang – Banyaknya Kepala Sekolah Dasar (SD) memasuki masa pensiun membuat
Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palembang kesulitan menemukan calon penggantinya. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Ahmad Zulinto, Selasa (03/12).

“Sekitar 40 persen SD di Palembang, Kepseknya tahun depan banyak yang pensiun. Itulah kenapa CPNS tahun ini lebih banyak di sektor pendidikan. Sebenarnya bukan karena tidak ada guru yang lulus kualifikasi, tetapi karena adanya guru yang tidak mengikuti pelatihan Calon Kepala (Cakep) yang diselenggarakan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK),” ujarnya.

Ia menambahkan, meski sempat kewalahan mencari tenaga guru yang sesuai standar untuk menjadi Kepsek SD. Pihaknya kini sudah menerima solusi setelah berkonsultasi dengan GTK.

“Alhamdulillah setelah membahas lalu bertemu langsung dengan pihak jenderal guru dan ternaga kerja, kita menerima solusi yakni dengan para guru yang telah mengikuti kepelatihan dari guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) bisa menjadi calon kepsek SD,” tambah dia.

Meskipun keputusan akan langsung diterapkan, Pria yang juga menjabat sebagai Ketua PGRI Sumsel ini menjelaskan bahwa calon kepala sekolah SMP yang telah mengikuti pelatihan dan sudah bisa ditugaskan menjadi Kepsek SD Pelaksanaan Tugas (PLT) harus memiliki syarat khusus.

“Hal yang terpenting dengan catatan mereka harus mempunyai Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) kalau tidak ada mereka tidak bisa menjadi kepsek SD,” jelasnya.

Zulinto melanjutkan, hal ini dikarenakan jika Kepsek tidak memiliki sertifikat NUKS, maka akan mengganggu proses pendidikan di sekolah yang bakal dipimpin.

“Untuk tahun 2020 tidak boleh ada kepala sekolah yang tidak memiliki NUKS. Kalau dia tidak miliki sertifikat NUKS kepala sekolah imbasnya besar sekali,” tegas Zulinto.

Kemudian apabila calon kepala sekolah tidak memiliki NUKS, sambung Zulinto, dampaknya yakni guru tersebut tidak bisa mengikuti sertifikasi.

“Honor sertifikasi tidak akan dibayar. Selain itu, tidak bisa melakukan peng inputan dapodik untuk melakukan pembayaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” jelasnya.

Zulinto mengatakan bahwa hingga saat ini sudah terdata 36 kepsek SD yang PLT. Belum lagi ditambah kepsek SD yang pensiun ditahun 2019 ini diprediksi hitungan kasarnya mencapai 50.

“Kalau di 2019 masih ada sampai akhir ini kita toleransi, tapi masuk 2020 tidak lagi,Itulah menurut saya mengapa NUKS ini penting sekali,” tutupnya.