Wagub Mawardi Minta Penggunaan Dana Desa Diawasi Ketat

Smart Palembang – Mewakili Gubernur Sumsel Herman Deru, Wakil Gubernur Sumsel Ir.H Mawardi Yahya menjadi narasumber dalam Konferensi Pers Forum Merdeka Barat 9 yang bertema : Kinerja Pemerintah 4 Tahun Jokowi – JK : Memberantas Kemiskinan Berbasis Pembangunan Desa, Senin (4/2) pagi di Griya Agung.

Selain Wagub, acara ini juga menghadirkan dua narasumber penting lainnya yakni Sekretaris Jendral (Sekjen) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Anwar Sanusi serta Rektor Universitas Sriwijaya (Unsri) Prof Anis Saggaf.

Dikatakan Mawardi bantuan dana desa yang digulirkan pemerintah sejak 2014 silam sangat besar manfaatnya bagi masyarakat Sumsel. Namun demikian di balik manfaatnya itu ia menilai perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat agar dana yang mestinya diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat di desa-desa tidak disalahgunakan.

” Manfaatnya yang baik tentu harus kita teruskan tapi yang kurang juga harus dievaluasi. Menurut saya ini harus diawasi karena bisa saja arahnya “berbelok”. Karena saya dapat informasi dana ini bukan lagi untuk membantu pembangunan rakyat tapi untuk membangun akses sampai ke kebun-kebun pribadi. Makanya saya minta ada pengawasan tentang dana desa ini,” jelas mantan Bupati Ogan Ilir (OI) dua periode tersebut.

Meski dibarengi tenaga pendampingan namun lanjut Mawardi pengawasan cenderung belum begitu maksimal. Untuk itu kepada Sekjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Mawardi meminta agar dalam pelaksanaan penyaluran melibatkan pengawasan dari inspektorat.

“Inspektorat provinsi harus ada peranan mengawasi dana desa. Dananya tetap di kabupaten tapi diawasi Inpektorat biar bisa terkontrol,” tegasnya.

Lebih jauh Mawardi mengatakan pengawasan ini juga penting untuk memaksimalkan pembangunan di Sumsel. Termasuk mengentaskan angka kemiskinan yang masih tinggi di Sumsel 12, 80%. Caranya dengan mengelola dana desa menggunakan sistem padat karya yang dibayar.