Pemkot Palembang Akan Gerus 58 Kawasan Kumuh

Smart Palembang – Pemerintah Kota Palembang akan menggerus 58 titik kawasan kumuh di Palembang, hal ini terus dilakukan dengan berbagai program kerjasama serta bantuan dari pusat selama dua tahun terakhir ini.

Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Kota Palembang, Agus Kelana mengatakan, Pemerintah Kota Palembang masih punya tugas 1.422 hektar lagi dari luasan 2.032 hektar, hingga 2023 target pemerintah pusat 0 persen kawasan kumuh.

“Untuk kawasan kumuh sendiri dilihat dari tujuh indikator diantaranya seperti bangunan tidak teratur, jalan lingkungan tak layak, soal drainase, pengolahan air limbah persampahan, air bersih maupun fasilitas pemadam kebakaran, dan untuk pengentasan kawasan kumuh di Palembang diantaranya melalui program Kotaku dan NUSP yang sudah dilakukan sejak dua tahun lalu,” ungkapnya, Rabu (04/09).

Menurut Agus, salah satu kendala belum tuntasnya kawasan kumuh ini lantaran anggaran yang terbatas.

“Kawasan yang paling banyak kumuh diantanya kawasan pinggiran sungai yang mana seharusnya tidak boleh sembarang membangun bangunan di kawasan itu,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur pengembangan Kawasan Pemukiman Ditjen Cipta Karya Kementrian PUPR Didiet Arief Akhdiat mengatakan, wilayah kumuh di Indonesia meningkat, berdasarkan data 2014 ada sebanyak 38 ribu hektar wilayah kumuh  didapatkan dari SK- SK Bupati dan Walikota yang disampaikan di pusat tahun 2014 lalu.

“Namun setelah dilakukan upgrading maka luasan wilayah kumuh ini bertambah menjadi 87 ribu hektar,” ungkapnya.

Selain itu, ia menghimbau kalau tak diselesaikan dari sekarang dikhawatirkan akan menimbulkan masalah, dikarenakan setiap tahun jumlah penduduk semakin meningkat termasuk penduduk yang tinggal di kota.

“Diperkirakan tahun 2025 nanti 68 persen populasi ini akan tinggal di perkotaan, untuk itu kita juga berharap semua target pekerjaan ini dapat diselesaikan,” tutupnya.