- April 29, 2020
- Posted by: Bayu Prabowo
- Category: Artikel, Kesehatan
Smart Palembang – Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 dilaksanakan secara virtual oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di ruang Command Center, Senin (27/4).
Pada kegiatan tersebut, Herman Deru mengungkapkan, ada dua permasalahan makro yang belum begitu baik capaiannya dan menjadi perhatian khusus dalam rkpd tahun 2021 yaitu:
Pertama, angka kemiskinan Sumatera Selatan pada tahun 2019 sebesar 12,76%. Angka tersebut pasti lebih tinggi dibanding angka nasional yang sebesar 9,22%.
“Alhamdulillah telah ada penghimpunan bersama seluruh bupati dan walikota se- Sumatera Selatan untuk dapat menurunkan angka kemiskinan menjadi satu digit,” ungkap Herman Deru.
Untuk itu, lanjutnya, harus disusun program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang sinergi provinsi dengan nasional dan 17 kabupaten/kota yang ada di provinsi Sumatera Selatan.
Kedua, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Selatan Tahun 2019 sebesar 70,02. Meskipun angka ini sudah mencapai ipm kategori tinggi, tapi sebagian besar kabupaten Sumatera Selatan masih berada di level ipm kategori sedang, dan angka provinsi ini masih di bawah angka nasional yang sebesar 71,92.
“Hal ini memerlukan sinkronisasi dan sinergi program dan kegiatan provinsi serta kabupaten/kota,” ujarnya.
Terhadap 2 indikator makro tersebut, kata Herman Deru, harus dicarikan strategi yang tepat, efektif, dan efisien untuk mengatasinya secara cepat.
Menurut Herman Deru, selain indikator makro, hal lain yang mendasar dan perlu menjadi perhatian adalah terus turunnya tren kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan pada pajak daerah dan retribusi daerah provinsi Sumatera Selatan. Di mana, pada tahun 2012 masih menjadi sektor yang dominan pada peringkat ke-2 dengan kontribusi 18,9%, sedangkan pada tahun 2019 kontribusinya hanya sebesar 14,39%, dan turun menjadi peringkat ke-3.
Herman Deru menilai, hal tersebut utamanya disebabkan oleh anjloknya harga komoditas sub sektor perkebunan yaitu karet dan sawit. Padahal, 60% penduduk Sumsel bekerja pada sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan tersebut.
Untuk mengatasi hal tersebut, kata Herman Deru, diperlukan upaya perbaikan mulai dari hulu sampai hilir, menjadi peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan, juga hilirisasi.
Menurut Herman Deru, pembangunan Sumatera Selatan bukan hanya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, namun juga dilakukan bersama-sama dengan pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh komponen masyarakat, dengan semangat Bersatu Sumsel Maju. Demikian juga pembangunan di 17 kabupaten/kota, juga perlu mendapat dukungan dari provinsi.
Untuk itu, lanjutnya, pembangunan di Sumatera Selatan harus direncanakan dan dilaksanakan secara terintegrasi, tepat sasaran, tepat lokasi, sinkron, dan bersinergi dengan seluruh kabupaten/kota, dan provinsi, serta pusat.
Herman Deru berharap, visi provinsi Sumatera Selatan 2018 – 2023 yaitu Sumsel Maju untuk Semua, akan dapat dicapai melalui semangat Bersatu Sumsel Maju.
“Saya minta kepada seluruh perangkat daerah bahwa program dan kegiatannya harus satu merk yaitu menurunkan angka kemiskinan di Sumatera Selatan,” ungkapnya.
Menurut Herman Deru, pada tahun 2021 sudah ditetapkan 4 prioritas daerah provinsi Sumatera Selatan yang telah disesuaikan dengan perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021 akibat dampak covid-19, yaitu:
1. Percepatan penurunan kemiskinan / pembangunan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.
2. Pemulihan ekonomi yang inklusif didukung oleh kualitas infrastruktur, umkm, investasi, industri, kebudayaan, dan pariwisata.
3. Peningkatan produktivitas pertanian, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik, stabilitas keamanan dan kehidupan beragama.
Herman Deru menjelaskan, dari prioritas daerah tersebut, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tema pembangunan provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 yaitu, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pemulihan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik yang prima.
“Kita semua harus sinergi dan bekerja keras, karena untuk mencapai sasaran tersebut, bukan hal yang mudah. Namun, kita tetap optimis dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat. Maka, harapan yang sudah kita tanamkan, Insya Allah akan dapat dicapai bersama,” pungkasnya.
Penulis : Bovend
Sumber Foto : Koleksi Pribadi