Lambannya Penurunan Angka Kemiskinan, Pemkot Palembang Minta OPD Maksimalkan Penyusunan Program

Smart Palembang – Penurunan jumlah penduduk miskin Kota Palembang yang masih terlalu landai membuat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang, diminta untuk terus membuat program yang mengintervensi masyarakat miskin.

“Saat ini sudah terjadi penurunan kemiskinan di Palembang, namun penurunannya masih dalam grafik yang landai. Target kedepannya penurunan jumlah kemiskinan dapat terjadi signifikan dan lebih baik lagi,” ungkap Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda usai melakukan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kota Palembang di Ruang Rapat BAPPEDA LITBANG Palembang, Senin (15/04).

Fitri menjelaskan, bahwa tidak cukup hanya dengan mengolah data yang ada. Namun turut mencari, melihat, dan merasakan sendiri apa yang dirasakan masyarakat.

“Karena penurunan angka kemiskinan di Kota Palembang masih sangat lamban, dari sekitar 11 persen menjadi 10,95 persen,” katanya.

Dalam Rapat Koordinasi tersebut, Fitri mengajak seluruh pihak untuk melakukan aksi tindakan yang tidak hanya terbatas pada rapat saja. Menurutnya tindakan nyata melalui aplikasi program penanggulangan kemiskinan akan lebih efektif untuk mempercepat upaya penurunan angka kemiskinan hingga satu digit.

Sementara itu, Harrey Hadi selaku Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) kota Palembang menuturkan, dengan bantuan aplikasi SIDAK (Sistem Data Kemiskinan) diharapkan akan mempermudah OPD dalam menyusun program supaya program yang dibuat tepat sasaran.

“Seperti yang kita lihat, bahwa di aplikasi ini sudah tercantum nama, foto, dan alamat penduduk miskin di kota Palembang, jadi bisa membantu program OPD agar tepat sasaran. Selain itu, pada aplikasi ini data penduduk miskin terus di update setiap satu tahun sekali oleh Dinas Sosial dan dibantu oleh Badan Pusat Statistik (BPS) kota Palembang,” tuturnya.

Harrey menambahkan, berdasarkan data dari BPS jumlah penduduk miskin kota Palembang sebanyak 117 ribu, sementara berdasarkan Basis Data Terpadu adalah 108 ribu. Perbedaan ini dikarenakan, pendekatan survei yang dilakuan BDT berbeda menggunakan variabel-variabel lain dari BPS.

“Kita menargetkan pada tahun 2022 angka kemiskinan menjadi 1 digit, meskipun memang tidak secepat yang kita inginkan. Hal ini karena diperlukannya komitmen dari kepala OPD. Selain itu jumlah pengangguran dan kemiskinan di Kota Palembang kami harapkan menurun, seiring dengan pertumbuhan ekonomi Palembang yang sebesar 6,16 persen,” tutupnya.