Ketua DPRD Kota Palembang Tanggapi Pemecatan 6 Guru Honorer Yang Sempat Viral

Smart Palembang – Beberapa hari lalu pemberitaan di Indonesia sempat dihebohkan dengan kasus 6 guru honorer asal Banten yang dipecat karena berfoto menggunakan seragam dan memperlihatkan simbol dukungan kepada salah satu paslon pilpres yang akan bertarung April mendatang.

Hal ini tentunya menuai Pro dan Kontra dari berbagai macam kalangan, terkait pemecatan ini.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kota Palembang H. Darmawan mengaku prihatin dengan kasus yang menimpa keenam guru honorer ini. Menurutnya, ASN dan penyelenggara pemilu harus lebih tegas terkait kriteria apa saja yang tidak boleh dilanggar.

“Saya prihatin, apalagi kepada mereka yang sudah mengabdi selama puluhan tahun. Tentu sangat disayangkan, jika pemecatan ini diakibatkan hanya karena mereka mendukung salah satu paslon, sehingga berdampak ke keluarganya. Apalagi kalau yang sudah punya istri dan anak,” katanya saat dijumpai diruang kerjanya, Rabu (27/03).

Ia menjelaskan, bahwa berpolitik itu boleh kalau untuk pribadi masing-masing sesuai dengan hak asasi, karena hak asasi itu ada dua, hak beragama dan hak berpolitik.

“Terlepas dari itu, pesan saya kepada PNS ataupun Honorer, tentunya kita juga harus menaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu,” ungkap pria yang akrab disapa Kak Iwan ini.

Ia pun menghimbau kepada seluruh PNS, ASN dan Honorer untuk lebih berhati-hati dalam memviralkan segala sesuatu yang berbau politik di medsos. Selain itu, ia juga menghimbau kepada Bawaslu dan KPU untuk lebih gencar mensosialisasikan terkait apa saja yang tidak boleh dilanggar.

“Bila perlu diedarkanlah selebaran tuh ke dinas-dinas dan ke sekolah-sekolah, bahwa kriteria-kriteria selaku ASN dan Non PNS tuh apa saja yang tidak boleh dilanggar,” tutupnya.