- March 23, 2023
- Posted by: Bayu Prabowo
- Category: Artikel
Smart Palembang – Laporan terkait pelayanan di bidang pendidikan hingga kini masih banyak dilaporkan oleh masyarakat Kota Palembang.
Hal tersebut berdasarkan hasil reses tahap pertama tahun 2023 oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan Dapil 1 Kota Palembang.
Jubir Kelompok Dapil Sumsel 1 sekaligus Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Mgs Syaiful Padli menyampaikan, dalam sektor pendidikan masih banyak pelayanan yang dikeluhkan warga Palembang.
Diantaranya meminta agar biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di sekolah negeri dapat dibebaskan.
“Masih banyak sekolah negeri yang menjadi masukan dari beberapa warga agar bisa dibebaskan biaya SPP-nya terutama buat masyarakat prasejahtera,” kata Syaiful dalam Rapat Paripurna ke-62 DPRD Sumsel dengan Agenda, Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Sumsel, Senin (20/03) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel.
Selain itu, lanjut Syaiful, pihaknya juga meminta agar jumlah sekolah negeri di wilayah Sebrang Ulu Kota Palembang dapat ditambah, mengingat minimnya jumlah sekolah negeri di wilayah tersebut.
“Lalu terkait dengan kurangnya jumlah sekolah negeri tingkat SD, SMP dan SMA tepatnya di Sebrang Ulu, jadi kami minta agar Pemprov Sumsel dapat menambah sekolah negeri seiring dengan jumlah penduduk Palembang yang berjumlah 1,6 juta,” ujarnya.
Tak lupa pihaknya juga mendorong Pemprov Sumsel agar membuat advokasi hukum ditengah maraknya kasus kekerasan terhadap siswa dan guru.
“Kasus kekerasan terhadap guru dan siswa masih marak, jadi kami minta agar dibuatkan advokasi hukum dalam hal ini,” tambahnya.
Ia berharap agar Hasil Reses Tahap 1 Tahun 2023 ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan Pemprov Sumsel agar lebih optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Penulis : Fernando Oktareza
Sumber Foto : Koleksi Pribadi